Podcast Payung Hukum Homeschooling di Indonesia

Kak Lusi,

Ada beberapa hal yang menurut saya kurang tepat dalam aturan tersebut.

1. Kewajiban pelaporan HS tunggal dan Majemuk ke Dinas Pendidikan tidak memiliki basis di lapangan. Dalam praktek sebelum aturan ini ada, tidak ada model pelaporan semacam ini. Sesudah ada aturan juga Dinas Pendidikan tidak bersedia menerima pelaporan dari keluarga HS. Pemerintah mengelola HS melalui PKBM, tidak secara langsung. Jadi, para praktisi HS diminta mendaftar di PKBM jika mau mengikuti Ujian Kesetaraan.

2. HS komunitas seharusnya adalah kumpulan keluarga praktisi HS, tapi ini menjadi lembaga-lembaga seperti sekolah yang berlabel HS. Dengan kata lain, pemerintah membayangkan HS itu dalam bentuk seperti sekolah sehingga turunan kebijakan, misalnya dalam pengaturan Ujian Kesetaraan, tidak melihat HS sebagai keluarga tetap sebagai siswa yang terdaftar di sebuah lembaga berlabel homeschooling.

Kurang lebih seperti itu, kak Lusi.

Menurut pendapat pribadi saya, pengelompokan tunggal, majemuk, komunitas itu perlu ditiadakan. HS tidak membutuhkan izin (karena bagian dari pendidikan informal). Untuk mendapatkan pengakuan negara (ujian kesetaraan), anak HS perlu didaftarkan pada satuan lembaga non formal yang ada, yaitu PKBM.

Halo kak Linda,

1. Secara konsep NISN perlu dimiliki anak sejak dia sekolah (kelas 1). Itulah sebabnya pemerintah juga mendorong agar PKBM menerima siswa sejak kelas 1 SD. Tapi memang banyak PKBM yang masih dalam transisi dan baru menerima siswa mulai kelas 4.

Jika anak HS dan terdaftar di PKBM mulai kelas 4, NISN akan dimulai di kelas 4 tersebut.

Sepanjang tidak pindah ke sekolah saat kelas 1-3, semestinya tidak ada masalah.

2. Lokai PKBM bisa di mana saja seluruh Indonesia, tidak harus sesuai domisili. Bisa lintas kota, lintas provinsi.

Kami tinggal di Jakarta. PKBM anak-anak kami sejak dulu ada di Salatiga (Jawa Tengah). Konsekuensinya dulu waktu Ujian Kesetaraan anak-anak perlu pergi ke Salatiga. Sepanjang masa pandemi, semuanya online, termasuk ujian2 terkait Kesetaraan.

Saat ini anak kami terdaftar di PKBM Piwulang Becik Salatiga. Peserta PKBM ini dari berbagai kota, bahkan dari luar negeri.

Jadi, tidak ada masalah lokasi PKBM bisa di mana saja. Tinggal dipilih yang dirasa paling cocok dengan keluarga.

3. Perpindahan PKBM statusnya seperti mutasi sekolah. Bisa dalam kota, antar-kota, bisa antar-provinsi. Untuk perpindahan/mutasi antar provinsi mengikuti syarat-syarat administratif yang berlaku pada saat itu.

Demikian kak, semoga membantu.

Halo kak @Ita

Terima kasih pertanyaannya.

1. Info PKBM
Kami mohon maaf, tidak punya daftar rekomendasi PKBM yang memiliki layanan khusus seperti disabilitas.

Mungkin kak Tarita bisa mencoba menjajagi PKBM Piwulang Becik. PKBM ini ada di kota kecil Salatiga, Jawa Tengah. Foundernya praktisi homeschooling dan membuat PKBM dengan spirit gotong royong, no one left behind.

Dari diskusi yang pernah saya alami dengan mas Aris Prasetya, beliau menerima beragam siswa dengan latar belakang yang macam-macam. Kontak bisa dimulai dari websitenya ya kak..

2. Sampel HS berhasil
Tentang sampel keberhasilan HS di Indonesia masih sangat terbatas. Sebab, jumlah praktisi HS masih sedikit dan tidak banyak yang menuliskan tentang praktek-praktek HS yang dijalaninya.

Secara prinsip, kekuatan HS adalah pada fleksibilitas dan kustomisasi terhadap proses-proses yang dijalani anak. Kuncinya adalah tidak mendasarkan pada pola belajar seperti sekolah, tetapi dikustom sesuai dengan kekuatan anak. Nah, kekuatan anak inilah yang menjadi bekalnya untuk mandiri dan berkarya di masyarakat.

Sebagai contoh, jika anak menyukai gambar, melukis, craft, fotografi, dsb. Dengan mengasah kekuatan anak di bidang-bidang tersebut, anak memiliki potensi berkembang yang luar biasa dan tidak ada bedanya sama sekali dengan anak yang lain.

Adapun ijazah Paket sebenarnya tidak terlalu penting. Ijazah baru penting jika anak menekuni area akademis dan ingin melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi.

Demikian kak, semoga membantu.